DPR Beri Catatan ke Polri di HUT Bhayangkara 80, Perkuat Pelayanan Humanis dan KUHP-KUHAP Baru
Key Strategy menjadi fokus utama dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada 1 Juli 2026. Selama acara yang dihadiri para pejabat pemerintah, DPR mengapresiasi dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan penekanan strategis agar institusi tersebut mampu beradaptasi dengan aturan baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu anggota Komisi III DPR, Habib Aboe Bakar Alhabsyi, menegaskan bahwa memahami regulasi terbaru adalah kunci untuk memperkuat posisi Polri sebagai mitra masyarakat yang humanis dan profesional.
Komitmen untuk Pelayanan Humanis
Tematik HUT Bhayangkara tahun ini, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat,” dianggap sebagai Key Strategy untuk mengubah paradigma tugas kepolisian menjadi lebih dekat dan responsif. Alhabsyi mengingatkan bahwa Polri tidak hanya berperan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai penyelenggara keadilan yang bisa dipercaya. “Dengan Key Strategy ini, Polri harus mengedepankan prinsip keadilan dan kehumanisan dalam setiap intervensi,” jelasnya. Hal ini penting untuk memperkuat hubungan publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
“Saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri. Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat, dan kita mengapresiasi dedikasi mereka selama ini,” kata Alhabsyi dalam wawancara media. Ia menekankan bahwa keberhasilan Polri dalam menjalankan tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat tergantung pada kesiapan mengimplementasikan aturan baru KUHP dan KUHAP.
Penegakan Hukum yang Lebih Modern
Key Strategy dalam penegakan hukum saat ini mengharuskan Polri mengimbangi kekuatan penindasan dengan perlindungan hak asasi manusia. Alhabsyi menyoroti bahwa perubahan regulasi dalam KUHP dan KUHAP memberikan peluang bagi aparatur kepolisian untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih inovatif. “Dengan Key Strategy ini, Polri bisa mengurangi kesan kaku dalam proses hukum dan lebih mampu merespons kebutuhan masyarakat yang berkembang,” tambahnya. Hal ini juga membantu dalam menghadapi tantangan baru, seperti kasus-kasus yang berkaitan dengan teknologi digital dan perubahan pola kehidupan masyarakat.
Dalam konteks keadilan, Alhabsyi menegaskan bahwa Polri harus memahami KUHP dan KUHAP secara mendalam. “Penegakan hukum yang proporsional dan transparan akan memperkuat citra Polri sebagai institusi yang selaras dengan harapan masyarakat,” ujarnya. Selain itu, ia berharap anggota polisi bisa menjaga komunikasi
