Hasil Pertemuan: BPS: Penyakit katastropik picu penurunan drastis tingkat kesejahteraan

BPS: Penyakit Berat Picu Penurunan Tajam Kesejahteraan Penduduk

Jakarta – Lembaga statistik nasional, Badan Pusat Statistik (BPS), mengungkap bahwa kondisi kesehatan yang parah menjadi penyebab utama terjadinya penurunan mendadak dalam indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, Rabu, Wakil Kepala BPS Sonny Hari Budiutomo menjelaskan bahwa data terkini menunjukkan ada sekitar 62.000 keluarga yang mengalami penurunan kesejahteraan akibat menderita penyakit berat atau kritis.

Pembaruan DTSEN untuk Tangkap Perubahan Data

Menurut Sonny, keberadaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencerminkan tingkat perubahan dinamis dalam kesejahteraan penduduk. Ia menegaskan bahwa data tersebut terus berkembang, sehingga diperlukan pembaruan versi triwulan kedua tahun 2026 untuk memastikan akurasi pemantauan. Pembaruan ini bertujuan agar program jaminan kesehatan nasional dapat tepat sasaran, khususnya bagi keluarga yang ekonominya mengalami penurunan tajam karena masalah kesehatan.

“Bapak dan Ibu sekalian, Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ini terus dinamis. Kalau kita lihat tadi, mereka yang berada di dalam kondisi penyakit katastropik ternyata 62.000, itu desilnya turun lagi,” ujar Sonny.

Sonny menjelaskan bahwa kondisi kesehatan yang memerlukan biaya tinggi berpotensi mengubah status sosial ekonomi keluarga dalam waktu singkat. Hal ini membuktikan bahwa perfilman ekonomi masyarakat sangat fluktuatif. Dalam tiga hingga enam bulan, perubahan signifikan dalam tingkat kesejahteraan bisa terjadi, terutama akibat penyakit yang menguras dana.

Verifikasi Data untuk Pastikan Kepastian Bantuan

Menurut data, dari total 11 juta peserta bantuan iuran kesehatan, sebanyak 8,8 juta di antaranya memerlukan verifikasi ulang di triwulan kedua. Upaya ini dilakukan oleh tim BPS bersama mitra strategis, seperti PKH Kementerian Sosial, untuk memastikan keluarga yang ekonominya terpuruk karena penyakit tetap mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Progresnya sampai dengan tadi pagi jam 08.45 WIB, jumlah keluarga yang sudah di-ground check 603.226 keluarga seluruh Indonesia. Artinya dalam waktu dua minggu baru 10,42 persen dari total. Ya, harusnya per hari ini sudah selesai 2,37 juta keluarga. Ya ini memang tantangan kita kalau tidak ada penambahan petugas,” tambahnya.

Sonny menekankan bahwa integrasi data yang cepat beradaptasi dengan perubahan situasi ekonomi di lapangan menjadi kunci utama keberhasilan program jaminan kesehatan. Dengan demikian, BPS berupaya memastikan data yang diperbarui dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang paling rentan secara tepat dan efektif.