Satgas PRR pastikan bantuan jaminan hidup tepat sasaran
Satgas PRR pastikan bantuan jaminan hidup tepat sasaran
Jakarta – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) setelah bencana di Sumatera menegaskan bahwa distribusi bantuan, termasuk jaminan hidup dan jenis bantuan sosial lainnya, terus berlangsung sesuai prinsip akurat, transparan, dan didasarkan pada data lapangan. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan dirancang melalui pendekatan bottom-up, yang melibatkan pengumpulan data dari tingkat daerah, untuk memastikan masyarakat yang membutuhkan menerima manfaatnya.
“Kecepatan dalam penyampaian bantuan, seperti rumah rusak, perabotan, bahan makanan, dan program ekonomi, bergantung pada kecepatan pendataan oleh pemerintah kabupaten/kota. Ada daerah yang lebih cepat, ada pula yang memerlukan waktu lebih lama,” ujar Tito dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa.
Tito menambahkan, perbedaan waktu penyaluran bantuan di berbagai wilayah tidak disebabkan oleh ketundaan dari pusat, tetapi karena variasi dalam proses pengumpulan data dan pengajuan dari pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa data penerima bantuan harus melewati verifikasi bertahap, mulai dari lembaga daerah hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta diverifikasi ulang oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mencegah kesalahan atau duplikasi.
Menurut catatan Satgas PRR, pada 13 April 2026, bantuan sosial seperti jaminan hidup, isi hunian, serta dukungan ekonomi masih terus didistribusikan secara luas di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, bantuan mencakup berbagai kabupaten/kota dengan nilai yang signifikan, termasuk Pidie Jaya dengan total Rp123,66 miliar, Aceh Timur sebesar Rp37,68 miliar, dan Aceh Tengah mencapai Rp27,14 miliar.
Di Sumatera Utara, penyaluran bantuan sosial mencakup wilayah seperti Tapanuli Selatan (Rp14,61 miliar), Langkat (Rp8,51 miliar), serta Humbang Hasundutan (Rp3,62 miliar). Sementara itu, di Sumatera Barat, bantuan telah diberikan ke Kota Padang Panjang (Rp81,81 miliar), Padang Pariaman (Rp9,18 miliar), dan Lima Puluh Kota (Rp6,75 miliar).
Bantuan terus berjalan tanpa henti
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial pascabencana dilakukan secara berkelanjutan, tanpa gangguan, selama data penerima telah diverifikasi. “Kami tidak berhenti menyampaikan bantuan, baik dalam bentuk jaminan hidup, isi hunian, maupun stimulan ekonomi, selama data tersedia dan sudah diperiksa,” jelas Saifullah saat acara penyaluran bantuan tahap II di Aceh Tamiang, Kamis (10/4).
Dalam tahap II, Aceh Tamiang menerima total bantuan sebesar Rp76,68 miliar. Angka ini terdiri dari bantuan jaminan hidup bagi 20.908 orang dengan nilai Rp28,22 miliar, isi hunian untuk 5.941 kepala keluarga sekitar Rp17,82 miliar, serta dukungan sosial ekonomi bagi 5.491 kepala keluarga senilai Rp29,70 miliar. Terdapat pula santunan untuk korban luka berat sebanyak 187 orang, total Rp935 juta.
