Kasus Manipulasi Ekspor Sawit Dibuka Kejagung
Official Announcement – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memulai penyidikan terhadap dugaan praktik manipulasi harga ekspor atau transfer pricing pada komoditas minyak sawit mentah (CPO). Dugaan ini diduga melibatkan beberapa perusahaan yang secara tidak langsung memengaruhi nilai ekspor. Pihak penyidik menyatakan bahwa kasus ini sudah memasuki tahap penyelidikan yang lebih intensif.
Pengungkapan oleh Direktur Penyidikan
Menurut Syarief Sulaeman Nahdi, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, investigasi terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga terlibat dalam manipulasi harga ekspor CPO telah berjalan selama sekitar satu bulan terakhir. “Kita sedang menelusuri perusahaan yang mencurigakan terkait dugaan manipulasi atau transfer pricing, dan penyidikan ini sudah berlangsung sekitar satu bulan lebih,” jelas Syarief kepada wartawan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (26/5/2026).
“Kasus ini saat ini masih dalam proses penyelidikan, dan kita belum merinci detailnya,” tambah Syarief.
Syarief menyampaikan bahwa data tambahan yang diterima dari Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah membantu penyidik dalam memperkuat temuan sebelumnya. Informasi tersebut menunjukkan daftar 10 perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik manipulasi ekspor CPO. “Data dari menteri itu memperjelas kecurigaan yang sudah kita miliki sebelumnya,” terangnya.
Kemitraan dengan Menteri Keuangan dan BPKP
Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, telah mengungkapkan bahwa tim gabungan dengan Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sedang menelusuri dugaan manipulasi harga under invoicing dalam ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), termasuk kelapa sawit. Tim ini sudah bergerak sejak tiga bulan lalu untuk menghitung potensi penyimpangan harga ekspor beberapa perusahaan.
“Kita sudah melangkah selama 2-3 bulan terakhir. Kami memiliki tim yang bekerja bersama Kejaksaan dan BPKP untuk menghitung ulang nilai ekspor mereka beberapa tahun ke belakang,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).
Dalam proses ini, Purbaya menekankan bahwa tim sedang memantau aktivitas perusahaan yang diduga memanipulasi harga ekspor. Menurutnya, data yang telah dikumpulkan mencakup daftar 10 perusahaan utama yang kemungkinan terlibat dalam praktik under invoicing. “Kami telah mengidentifikasi beberapa perusahaan kunci, dan tim sedang memeriksa laporan yang diperlukan untuk melengkapi penyelidikan,” imbuhnya.
Proses Penyidikan dan Dampak yang Diprediksi
Purbaya menambahkan bahwa jika kasus under invoicing ini terbukti dan diproses, maka dampaknya akan sangat signifikan bagi penerimaan pajak dan kinerja ekspor. “Kasus ini berpotensi meningkatkan pendapatan negara, sekaligus memberikan pengaruh positif pada industri ekspor dan perusahaan yang terdaftar di bursa,” ujarnya.
Menurut Syarief, penyidikan umum masih menjadi tahap utama. Ia menjelaskan bahwa selama ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi, meski belum merinci siapa saja yang telah diperiksa. “Ada beberapa saksi yang sudah ditemui, tetapi identitas mereka akan diungkapkan secara bertahap,” kata Syarief.
Tujuan dan Prosedur Penyelidikan
Penyidikan ini bertujuan untuk mengungkap praktik mana yang menimbulkan kerugian bagi negara. Syarief mengatakan bahwa selama ini tim penyidik fokus pada analisis data yang terkumpul dari berbagai sumber. “Kami mencoba memverifikasi apakah ada perusahaan yang secara sengaja menurunkan nilai ekspor untuk mengurangi kewajiban pajak mereka,” paparnya.
“Kasus ini sangat penting karena menyangkut perusahaan besar yang memainkan peran kunci dalam industri sawit. Jika mereka terbukti memanipulasi harga, maka akan ada dampak besar terhadap kepercayaan publik,” ujar Syarief.
Purbaya menambahkan bahwa manipulasi harga under invoicing dalam ekspor sawit bisa menyebabkan hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya masuk ke kas negara. Ia menjelaskan bahwa praktik ini terjadi ketika nilai barang ekspor dicatat lebih rendah dari harga pasar, sehingga perusahaan bisa mengurangi kewajiban pajaknya. “Dengan data yang kami kumpulkan, kami yakin ada indikasi kuat bahwa beberapa perusahaan telah menipu sistem,” terangnya.
Kolaborasi untuk Memastikan Akurasi
Syarief menjelaskan bahwa Kejagung tidak bekerja sendirian dalam penyelidikan ini. Pihaknya bekerja sama dengan Menteri Keuangan dan BPKP untuk memastikan data yang digunakan akurat dan lengkap. “Kolaborasi ini memudahkan kami dalam mengungkap dugaan manipulasi, terutama karena BPKP memiliki data yang lebih mendetail,” katanya.
Menurut Purbaya, tim gabungan telah mempelajari data ekspor selama beberapa bulan terakhir. “Kami telah melakukan perhitungan ulang dari tahun-tahun sebelumnya, dan hasilnya menunjukkan adanya penyimpangan yang signifikan,” ujarnya.
“Kasus ini tidak hanya menyangkut industri sawit, tetapi juga memengaruhi industri lain yang terkait dengan ekspor. Kami berharap melalui penyidikan ini, praktik tidak sehat bisa diminimalkan,” tambah Purbaya.
Syarief menyebut bahwa tim penyidik sedang menunggu hasil analisis lebih lanjut dari Menteri Keuangan. “Kami akan mengikuti laporan dari tim tersebut dan memutuskan langkah selanjutnya setelah memastikan data sudah lengkap,” jelasnya.
Langkah-Langkah yang Akan Dilakukan
Menurut Syarief, proses penyidikan akan berlanjut hingga semua bukti cukup untuk menuntut perusahaan yang terlibat. “Kami akan melengkapi prosedur hukum dan menunggu hasil investigasi lebih lanjut sebelum menetapkan tersangka,” katanya.
Purbaya juga menyampaikan bahwa kasus ini bisa menjadi contoh bagus untuk memperkuat regulasi di sektor ekspor. “Dengan adanya penyidikan ini, kami yakin bisa meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri sawit,” pungkasnya.
Kasus manipulasi harga ekspor sawit ini menimbulkan perhatian besar karena berdampak pada penerimaan negara dan kepercayaan pasar. Dengan kolaborasi antara Kejagung, Menteri Keuangan, dan BPKP, proses penyelidikan diharapkan bisa selesai dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, tim akan mengevaluasi apakah perusahaan-perusahaan tersebut layak dijadikan tersangka atau tidak.
Kesimpulan dan Harapan
Syarief menutup wawancaranya dengan menyampaikan bahwa penyidikan ini akan berjalan secara profesional dan transparan. “Kami yakin hasilnya akan memenuhi standar hukum yang berlaku,” tutupnya.
Purbaya menegaskan bahwa tim akan terus bekerja hingga semua aspek dugaan manipulasi harga terungkap. “Kami berharap kasus ini bisa menjadi langkah awal untuk mengoreksi kebijakan ekspor yang tidak sehat,” ujar Purbaya.
