Bank Dunia: Pemicu Ekonomi Asia Timur-Pasifik Alami Pelemahan
Jakarta – Proyeksi pertumbuhan ekonomi di wilayah Asia Timur dan Pasifik dikabarkan akan melambat dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi geopolitik global yang berdampak pada peningkatan harga energi di seluruh dunia, menurut laporan terbaru yang dirilis pada Rabu (8/4). Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyatakan bahwa pertumbuhan kawasan akan turun dari 5,0 persen pada 2025 menjadi 4,2 persen pada 2026.
Mengungkap Penyebab Kenaikan Harga Energi
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, dalam sesi konferensi pers secara daring dari Jakarta, Rabu, menekankan bahwa konflik di Timur Tengah menjadi faktor utama kenaikan harga energi global. Lonjakan tersebut, katanya, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, kenaikan harga energi disebut memperparah keterbatasan perdagangan, ketidakpastian kebijakan internasional, serta tantangan dalam negeri di beberapa negara.
“Dukungan yang nyata bagi masyarakat dan bisnis bisa membantu menjaga lapangan kerja saat ini, sementara merevitalisasi reformasi struktural yang terhenti dapat mendorong pertumbuhan di masa depan,” ujar Mattoo.
Laporan juga menyebut bahwa konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari telah menciptakan goncangan signifikan terhadap harga energi global. Indeks acuan gas alam melonjak hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah meningkat lebih dari 30 persen. Wilayah Asia Timur-Pasifik, yang merupakan pengekspor utama pupuk, aluminium, dan bahan kimia minyak, diperkirakan juga terkena dampak langsung, dengan Qatar dan Arab Saudi menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen global.
Pengaruh Berbeda di Setiap Negara
Dampak dari fluktuasi harga energi bervariasi tergantung pada tingkat ketergantungan masing-masing negara. Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu tergolong paling rentan. Hal ini didampingi oleh negara-negara besar importir energi seperti Thailand dan Mongolia, yang menghadapi tekanan pada neraca perdagangan dan keterbatasan anggaran negara.
Sementara itu, negara-negara dengan stabilitas ekonomi yang lebih baik, seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia, dinilai mampu bertahan lebih baik. Kemampuan ini didukung oleh cadangan strategis, kapasitas kilang dalam negeri, serta pendapatan dari ekspor komoditas yang menjadi penyeimbang ekonomi.
