Kebijakan Baru: Mendagri ajak pemda tangkap program prioritas nasional
Mendagri ajak pemda tangkap program prioritas nasional
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) dan kepala daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk mengintegrasikan program pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan inisiatif nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dengan pusat.
Musrenbang RKPD Sulut 2027
Dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027, Mendagri menyampaikan bahwa satu program yang dipimpin Presiden, yaitu perumahan, sudah mampu memberikan dampak luas bagi para pemimpin daerah dan pengambil kebijakan.
“Baru satu program Bapak Presiden, (yaitu program) perumahan, itu saja bisa memberikan manfaat banyak kepada para pimpinan, para pengambil kebijakan, baik Pak Gubernur maupun juga para bupati/wali kota,”
Kemendagri menyoroti bahwa Sulut memiliki kapasitas fiskal sedang. Dari sisi pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah (TKD), kondisi keuangan provinsi tersebut dinilai seimbang. Oleh karena itu, daerah diminta untuk memaksimalkan implementasi program nasional karena berpotensi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Mendagri, beberapa program lain yang perlu didukung pemda antara lain ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. Ia juga menyebutkan program rehabilitasi sekolah, Cek Kesehatan Gratis, kampung nelayan, serta pengembangan perikanan nasional dan inisiatif unggulan lainnya.
Dalam penjelasannya, Mendagri menjelaskan bahwa pemanfaatan program prioritas nasional tidak hanya bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga bisa menjadi sarana kreatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia memberi contoh dengan mendukung pelaksanaan program tiga juta rumah. Caranya adalah dengan mengefisienkan proses perizinan melalui penyediaan mal pelayanan publik (MPP) di setiap daerah.
“Mal pelayanan publik ini sistem satu atap. Semua pelayanan publik ada di situ. Ini ide bagus, untuk buat perizinan, juga cepat,”
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulut, para bupati/wali kota se-Sulut, serta pihak terkait lainnya.
