Program Terbaru: Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi
Pengamat: Transformasi transportasi publik kunci kemandirian energi
Jakarta –
“Perlu adanya langkah-langkah krusial yang perlu diambil pemerintah Indonesia, pertama percepatan migrasi ke transportasi umum berbasis listrik,”
kata Djoko Setijowarno, seorang pengamat transportasi yang juga menjadi Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Djoko menekankan bahwa transformasi ini harus bersifat strategis dan berkelanjutan agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi. Menurutnya, dominasi penggunaan energi oleh kendaraan pribadi menjadi tantangan utama yang perlu diatasi melalui kebijakan yang mendorong perpindahan ke transportasi umum secara masif.
Ia menilai penggantian armada kendaraan umum dengan bus listrik secara bertahap dan luas merupakan langkah efektif untuk menekan konsumsi BBM sekaligus meningkatkan efisiensi energi di kota-kota besar Indonesia. Selain itu, Djoko mengusulkan pengembangan mikro-mobilitas seperti sepeda listrik dan skuter dengan jalur khusus untuk mendukung perjalanan pendek yang ramah lingkungan.
Djoko juga menyoroti pentingnya integrasi antarmoda transportasi, seperti KRL, MRT, LRT, dan layanan pengumpan, agar konektivitas meningkat dan masyarakat lebih terdorong meninggalkan kendaraan pribadi. Di sisi lain, ia menilai reformasi subsidi energi menjadi prioritas karena saat ini subsidi BBM lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi setiap hari.
Menurutnya, digitalisasi penyaluran subsidi melalui sistem berbasis data dapat membuat distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, khususnya untuk angkutan umum dan sektor logistik. Djoko juga menyarankan realokasi sebagian dana subsidi ke pembangunan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki yang aman.
Dalam rangka mempercepat elektrifikasi, ia menekankan perlunya insentif lebih besar bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, terutama sepeda motor yang memiliki konsumsi energi tinggi. Namun, insentif ini harus disesuaikan dengan kondisi wilayah, termasuk memprioritaskan daerah seperti kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP) yang membutuhkan solusi transportasi efisien.
Selain itu, Djoko menyebutkan optimalisasi logistik berbasis jalur rel sebagai strategi penting karena kereta api dinilai lebih hemat energi dibandingkan truk. Ia mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda serta reaktivasi jalur lama di Pulau Jawa dan Sumatera. Di samping itu, pengembangan bahan bakar nabati seperti biodiesel B40 dan B50 harus terus dilanjutkan untuk mendukung ketahanan energi dan stabilitas pangan nasional.
Menurut Djoko, dengan integrasi kebijakan yang komprehensif—mulai dari reformasi subsidi, pendukungan produksi bus listrik nasional, hingga penguatan logistik jalur rel—Indonesia memiliki peluang besar untuk melewati krisis energi. Ia meyakini bahwa langkah-langkah ini akan menciptakan transformasi yang berkelanjutan dan memberikan dampak luas bagi keberlanjutan energi nasional.