Kemenhaj kaji usulan tambahan biaya haji dari dua maskapai
Jakarta – Menteri Haji dan Umrah, Mochamaf Irfan Yusuf, mengatakan pemerintah sedang meninjau kebutuhan anggaran terkait rencana kenaikan biaya haji yang diajukan oleh maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Hal ini terjadi karena kenaikan harga avtur yang dipicu situasi perang. “Harga avtur yang diajukan oleh kedua maskapai masih di atas 100 sen dolar AS per liter. Namun setelah gencatan senjata, harga bakal turun, sehingga kami akan sesuaikan kembali,” ujar Irfan Yusuf dalam Rakernas Kemenhaj di Asrama Haji Cipondoh, Tangerang, Rabu malam.
Perubahan Harga Avtur
Sebelum konflik meletus, biaya rata-rata penerbangan per jamaah sekitar Rp33,5 juta. Dengan meletusnya perang dan naiknya harga minyak, maskapai mengusulkan tambahan biaya. Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Jika dilakukan rerouting untuk menghindari wilayah udara konflik, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Usulan Tambahan Biaya
Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per orang, sementara Saudia Airlines menawarkan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang. Irfan Yusuf menegaskan pemerintah tidak langsung menerima usulan tersebut. Menurutnya, evaluasi terus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika harga bahan bakar global.
Proses Evaluasi
“Kita akan hitung ulang, komunikasikan, dan koordinasi dengan Komisi VIII,” tutur Gus Irfan, sapaan akrab Menteri Haji dan Umrah. Ia menyebut pemerintah mencari alternatif pendanaan di luar beban jamaah.
Sumber Pembiayaan
Terkait pendanaan tambahan, Irfan mengungkapkan opsi bisa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain seperti pengelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Presiden menekankan jangan sampai jamaah terbebani, artinya pemerintah akan mencari solusi alternatif,” tambahnya.
