Menteri Dody Sebut WFH ASN Tak Diterapkan di Kementerian PU
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak menerapkan sistem kerja jarak jauh bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena sifat tugas yang membutuhkan kehadiran langsung. Hal ini dijelaskan oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.
Peran Strategis dalam Penanganan Bencana
Menteri PU Dody menyebut bahwa kementerian ini bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga terlibat aktif sebagai bagian dari tim utama dalam menghadapi bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai wilayah Indonesia.
“Di Kementerian PU sebenarnya tidak ada sistem WFH, karena PU itu di samping membangun infrastruktur, kami juga termasuk bagian dari tim utama ketika terjadi bencana, bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD,” ucap Menteri PU Dody.
Menurutnya, kehadiran fisik pegawai dinilai vital untuk memastikan respons darurat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi dengan semua pihak terkait. Keputusan ini berlaku untuk seluruh unit kerja, baik di pusat maupun daerah, karena kebutuhan operasional yang tidak memungkinkan sistem kerja jarak jauh.
Wilayah Rentan Bencana sebagai Pertimbangan
Kondisi di sejumlah daerah seperti Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, yang masih menghadapi banjir serta longsor menjadi alasan utama untuk tetap menjaga kehadiran ASN di lapangan. Ia menegaskan bahwa laporan korban jiwa akibat bencana di beberapa wilayah memperkuat kebutuhan kerja langsung.
“Kemarin ada yang longsor dan korban meninggal di Deli Serdang. Jadi, memang kami tidak bisa WFH,” tambah Dody Hanggodo.
Meski tidak menerapkan WFH, Menteri PU memastikan kementeriannya tetap menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan operasional perkantoran. Upaya ini dilakukan dengan mengurangi penggunaan listrik dan AC setelah jam kerja, serta memaksimalkan ventilasi alami di ruang kerja.
Ia berharap langkah tersebut tetap memberikan manfaat bagi penghematan anggaran negara, meskipun seluruh pegawai masih bekerja di kantor atau lapangan. “Mudah-mudahan dengan cara ini, walaupun kita tidak WFH, tetap ada efisiensi yang bisa diberikan kepada bangsa dan negara,” tutup Dody Hanggodo.
